Penulis Lainnya

Wahyu Priyono


Kriteria SDM unggul


17 September 2024 / WARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018 Hal. 43 -45.

Salah satu SDM unggul adalah mereka yang selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Agar pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil mewujudkan masyarakat adil dan makmur, diperlukan sumber daya yang besar. Sumber daya itu adalah manusia, material, uang, teknologi, metode, dan pasar. Dari keenam sumber daya tersebut, sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang utama dan terpenting, karena manusialah yang mengelola kelima sumber daya lainnya dan menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan
2018_ART_PP_Wahyu_Priyono_11.pdf


Menjadikan BPK perwakilan sebagai representasi BPK yang berkualitas dan bermanfaat


27 Agustus 2024 / Warta BPK Oktober 2016 Hal.48 - 51

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan adalah satuan kerja yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V atau VI, dan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, kota/kabupaten di Provinsi bersangkutan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.
2016_ART_PP_Wahyu_Priyono_10.pdf


Lingkungan Pekerjaan


22 Agustus 2024 / Warta BPK Juni 2013 Hal. 49 - 51.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan suatu organisasi untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dan memelihara motivasi bekerja para karyawan/pegawai adalah lingkungan pekerjaan. Yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan adalah segala sesuatu/kondisi yang berada di dalam suatu organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kondisi fisik dan kejiwaan setiap karyawan/pegawai yang bekerja di organisasi tersebut. Kebijakan pimpinan organisasi, sarana dan prasarana kerja, sistem/prosedur kerja, suasana kerja, hubungan personal komponen organisasi, dan keamanan/ kenyamanan tempat kerja adalah bagian dari unsur-unsur lingkungan pekerjaan tersebut.
2013_ART_PP_Wahyu_Priyono_09.pdf


Berhasilkah ramadhan kita?


21 Agustus 2024 / Warta BPK Agustus 2023, Hal. 74 - 75.

Ramadhan tahun ini baru saja berakhir. alangkah baiknya apabila kita merenung sejenak tentang aktivitas kita selama Ramadhan kemarin. Buatlah pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri seputar aktivitas kita selama Ramadhan. Kemudian kita jawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalkulasi jawaban tersebut dalam selembar kertas. Tuliskan kesimpulan, berhasilkah Ramadhan kita? Bisakah keberhasilan kita di bulan Ramadhan dapat diukur? Secara kuantitatif tidak dapat diukur. Berat badan turun sekian kilogram bukanlah indikator kesuksesan Ramadhan kita. Begitu juga dengan badan tampak lebih sehat dan bugar.
2013_ART_PP_Wahyu_Priyono_08.pdf


Sinergi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pemeriksaan BPK


12 Agustus 2024 / WARTA PEMERIKSA Oktober 2017 Hal. 44 - 45.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden. Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah (perda), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
2017_ART_PP_Wahyu_Priyono_07.pdf


Ramadhan, ngapain ya...?


17 Juli 2023 / Warta Pemeriksa No.106 September 2006

Bulan Ramadhan disebut sebagai tamu agung, karena di bulan Ramadhan ini, Allah SWT banyak sekali memberikan keutamaan. Di bulan ini Allah SWT banyak memberikan rahmat, barakoh, dan maghfirah kepada setiap hambaNya yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan ibadah sholat tarawih dan tilawah Al-Quran. Di bulan Ini pula Allah melipatgandakan pahala orang-orang berpuasa yang mengerjakan ibadah wajib dengan 7 kali lipat dan mengerjakan ibadah Sunnah dengan pahala ibadah wajib. Allah SWT juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja yang hendak kembali dan bertaubat kepadaNya.
2006_ART_PP_Wahyu_Priyono_01.pdf


Pengertian dan aspek tanggung jawab keuangan daerah


02 Juni 2022 / Warta Pemeriksa Edisi No.116/ Edisi khusus 2008/Tahun XXVIII, Hal.17-18.

Sebagai auditor di BPK kita sering sekali mendengar, mengucapkan dan bahkan membicarakan tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (termasuk di dalamnya keuangan daerah). Bagi para auditor di perwakilan, istilah pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah seolah-olah sudah menjadi santapan sehari-hari. Jika kita bicara tentang BPK, tidak akan terlepas dengan pembicaraan tentang tanggungjawab keuangan negara/ daerah. Sebagai contoh, dalam pasal 23 E UUD 1945 disebutkan : (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindak-lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Kemudian Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”
2008_ART_PP_WART_01.pdf


Paradigma baru pelayanan publik di Indonesia


13 April 2022 / Warta Pemeriksa Edisi NO 117/ Edisi Februari-Maret 2009/Tahun XXVIII, Hal.19-20.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi di daerah, pemerintah pada Januari 2001 telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu paket untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Salah satu misi pembentukan otonomi daerah adalah terlaksananya peningkatan pelayanan publik dan menekan terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dipenuhi dengan tindakan KKN, bahkan semakin parah. Pemberantasan KKN yang diamanatkan rakyat (MPR) masih jauh dari harapan. Pemberian pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat juga belum terlaksana. Justru sebaliknya, praktikpraktik pemberian pelayanan publik yang bernuansa KKN, adanya diskriminasi, pelayanan yang berbelit-belit, lama dalam pengurusan, dan terjadinya sogokan, masih menjadi keluhan sebagian besar masyarakat
2009_ART_PP_WART03.pdf


Pengawasan Internal : masihkan tumpang tindih?


01 April 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 119, No.28 Agustus-September 2009, Hal.21-22.

Seiring bergulirnya reformasi politik sepuluh tahun yang lalu, reformasi terjadi juga dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara, seperti UU Nomor 17 Tahun. 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan atas Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standard Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah , PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2009_ART_PP_WART09.pdf


Opini BPK dan substansi kinerja pemerintah daerah


04 Maret 2022 / Warta Pemeriksa, Edisi 06-Vol.VII Juni 2017. Hal. 54-55

Setiap tahun pemerintah daerah menunggu dengan penuh harap opini BPK atas laporan keuangan yang akan mereka sampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah (APBD) kepada masyarakat. Tentu saja, pemerimtah daerah tidak menginginkan laporan keuangan mereka memperoleh opini disclamer (tidak memberikan pendapat) maupun opini adverse (tidak wajar). Sedikitnya mereka menginginkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dan, dambaannya adalah mendapat opini yang terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).
2017_ART_PP_WART06.pdf


Filososfi Bersepeda


09 Juli 2018 / Kumpulan Tulisan

Bersepeda sedang menjadi aktifitas olahraga yang digandrungi masyarakat. hampir setiap hari kita bisa melihat orang bersepeda di keramaian jalan raya atau yang sengaja melakukan touring ke tempat-tempat tertentu. Yang tidak kalah menariknya adalah munculnya komunitas atau klub-klub bersepeda di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Hampir semua intansi pemerintah, swasta, dan kampung atau kompleks perumahan memiliki klub bersepeda, termasuk di kantor BPK. Klub bersepeda bukan hanya ada di kantor pusat BPK, tapi juga ada di setiap kantor perwakilan.
Filosofi Bersepeda.pdf


Memanfaatkan Komunitas


29 Mei 2018 / KEUANGAN.CO

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Makanya, manusia yang hidup di bumi ini secara fitrah selalu berkecenderungan hidup bersama dengan orang lain dalam bentuk berkelompok atau berkomunitas.
2018_ART_PP_KEUA05_01.pdf


Memanfaatkan Komunitas


15 Mei 2018 / Kumpulan Tulisan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Makanya, manusia yang hidup di bumi ini secara fitrah selalu berkecenderungan hidup bersama dengan orang lain dalam bentuk berkelompok atau berkomunitas. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini, "Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa.
Memanfaatkan Komunitas.pdf


Akuntabilitas Keuangan Negara


04 Maret 2018 / KEUANGAN.CO

Kata-kata akuntabilitas dewasa ini tidaklah asing lagi di telinga kita. Namun bagaimana dengan kata akuntabilitas keuangan negara? Apakah kita sudah pernah mendengar dan mengenalnya? Sampai jauh mana penngenalan dan pemahaman kita sebagai masyarakat yang dipimpin atau diurus oleh pemerintah mengenal dan memahami istilah akuntabilitas keuangan negara?
2018_ART_PP_KEUA03_01.pdf


Perlunya Memperbaiki Pelayanan Publik


12 Februari 2018 / KEUANGAN.CO

Salah satu tugas BPK selain pemeriksaan keuangan pemerintah adalah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan atau program pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, perhubungan dan lainnya. Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai kinerja pelayanan publik itu kepada masyarakat itu telah dilakukan secara ekonomis/efisien/efektif dan memberikan rekomendaasi perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kinerja pelayanan publik tersebut.
2018_ART_PP_KEUA02_01.pdf


Sinergi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pemeriksaan BPK


22 Februari 2017 / Warta BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif didaerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden.
2017_ART_PP_SinergiFungsidanPengawasanDPRDdanBPK_01.pdf


Melatih puasa


01 Juni 2015 / Majalah Warta BPK, Vol. V, Ed. 06, Hlm. 74-75, Tahun 2015

Kata puasa dalam bahasa Arab adalah shaum, dan bentuk jamaknya adalah shiyam. Secara bahasa shaum berarti al imsak, yang memiliki makna menahan. Seperti menahan makan, minum, nafsu atau menahan diri dari berbicara yang tidak bermanfaat.
2015_ART_PP_Melatih_Puasa06_51.pdf


Berkeluh kesah


01 April 2015 / Majalah Warta BPK, No. 04, Vol. V, Hlm. 74-75, April 2015

Ada tujuh aktivitas yang dapat menghindarkan diri kita dari sifat keluh kesah atau galau. Apabila kita mampu konsisten melakukannya Insyaallah balasannya bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Didunia kita akan dijauhkan dari sifat keluh kesah, dan di akhirat kita akan mendapat surganya. Amin.
2015_ART_PP_Warta_V_04_47.pdf


Kendala Internal


02 Februari 2015 / Warta BPK Edisi 10 - Vol. IV Oktober 2014

Sering kali kendala/hambatan/kegagalan yang kita alami lebih dominan disebabkan oleh faktor internal dari diri kita sendiri, bukan karena faktor di luar diri kita. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, setidaknya ada enam kondisi internal dalam diri kita yang dapat menjadi penyebab terjadinya kendala/hambatan/kegagalan dalam aktivitas kita mencapai tujuan/keberhasilan. Misalnya Rasa Kuatir atau was-was, Kesedihan yang berlebihan, Lemah motivasi, Malas, Pengecut, Terbelenggu orang lain.
2014_ART_PP_Kendala_Internal_44.pdf


Audit pelayanan publik


01 Februari 2015 / Majalah Warta BPK, Vol. V, No. 2, Hlm. 72-74

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban/tanggung jawab aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Tingkat kesejahteraan rakyat akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan. Semakin baim pelayanan yang diberikan pemerintah maka akan semakin sejahtera rakyat yang menerima pelayanan publik tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sudah saatnya bagi BPK meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kinerja atas program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Dengan demikian peran/kontribusi BPK bagi peningkatan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata.
2015_ART_PP_WARTA_V_02.pdf